penghapusan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, proses hukum pidana terhadap orang tersebut dihentikan sebelum mencapai putusan pengadilan. Ini adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh kepala negara, seperti Presiden di Indonesia, dan digunakan dalam kasus-kasus khusus yang melibatkan pertimbangan politik atau kepentingan umum yang lebih luas. Konsep ini menegaskan peran penting abolisi dalam menjaga keseimbangan sistem hukum.
Proses penghapusan penuntutan melalui abolisi menandakan bahwa negara memutuskan untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana, meskipun ada dugaan tindak pidana. Keputusan ini biasanya didasarkan pada alasan-alasan non-yuridis, seperti stabilitas politik, rekonsiliasi nasional, atau dampak sosial yang mungkin timbul jika proses hukum dilanjutkan. Ini adalah alat yang kuat untuk penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan.
Perbedaan mendasar antara abolisi dan amnesti terletak pada tahapan proses hukumnya. Amnesti diberikan setelah seseorang dijatuhi hukuman, menghapuskan akibat hukum dari putusan tersebut. Sebaliknya, abolisi terjadi sebelum ada putusan, menghentikan seluruh proses litigasi. Dengan demikian, abolisi mencegah seseorang menjadi terdakwa secara resmi, menjaga reputasi individu dari stigma hukum.
Penggunaan abolisi bukanlah hal yang sepele dan harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Di Indonesia, Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Presiden untuk memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum memberikan abolisi. Ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan.
Meskipun abolisi memberikan kewenangan besar, penerapannya sangat jarang dan hanya dalam situasi luar biasa yang memerlukan intervensi politik atau kemanusiaan. Kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum yang sensitif secara politik atau memiliki dampak luas pada masyarakat seringkali menjadi pertimbangan utama. Ini menunjukkan bahwa penghapusan penuntutan adalah langkah terakhir dan hanya diambil ketika diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar.
Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keadilan yang lebih luas atau menjaga stabilitas sosial, bahkan jika itu berarti menghentikan proses peradilan formal. Abolisi merupakan instrumen hukum yang menunjukkan fleksibilitas sistem dalam merespons dinamika sosial dan politik. Namun, transparansi dan pengawasan tetap krusial untuk menjaga integritas penggunaannya