Masalah genangan air yang merendam pemukiman penduduk di wilayah Sulawesi Selatan kembali memicu perdebatan hangat mengenai pengelolaan tata ruang kota. Peristiwa di mana Bantaeng Banjir Lagi telah menyebabkan aktivitas ekonomi lumpuh total dan ribuan rumah warga terendam air setinggi lutut hingga dada orang dewasa. Kejadian ini seolah menjadi agenda rutin tahunan yang tidak kunjung menemukan solusi konkret dari pihak berwenang. Warga merasa lelah dengan janji-janji perbaikan infrastruktur yang belum membuahkan hasil nyata di lapangan, sementara kerugian materiil terus membengkak setiap kali musim penghujan tiba dengan intensitas yang tinggi di wilayah pesisir dan dataran rendah.
Banyak pengamat lingkungan menilai bahwa masalah utama terletak pada sistem Drainase Buruk yang tidak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu. Saluran air di pusat kota banyak yang tersumbat oleh sampah plastik dan sedimen lumpur yang tidak pernah dikeruk secara rutin oleh dinas terkait. Selain itu, pembangunan gedung dan perumahan yang tidak menyediakan lahan resapan air yang cukup turut memperparah kondisi pengaliran air menuju laut. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir lancar justru meluap ke jalanan dan masuk ke dalam rumah warga, merusak perabotan serta mengancam kesehatan masyarakat akibat munculnya berbagai penyakit kulit.
Namun, di sisi lain, ada pandangan yang menyebutkan bahwa kerusakan di wilayah pegunungan menjadi faktor determinan yang tidak boleh diabaikan. Hutan yang sudah mulai gundul di bagian atas membuat air hujan langsung meluncur ke bawah tanpa ada penghalang alami, sehingga debit sungai meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Apakah ini tanda bahwa Alam yang Sudah Murka terhadap perilaku manusia yang terus mengeksploitasi sumber daya tanpa batas? Perubahan iklim global memang nyata, namun kerusakan lingkungan lokal akibat tangan manusia jauh lebih mempercepat datangnya bencana banjir bandang yang merusak tatanan sosial masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam secara harmonis.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena setiap kali Bantaeng Banjir Lagi terjadi, solusi yang ditawarkan pemerintah hanya bersifat bantuan darurat sementara tanpa menyentuh akar permasalahan. Diperlukan audit menyeluruh terhadap sistem Drainase Buruk yang ada saat ini, termasuk melakukan normalisasi sungai-sungai utama yang membelah wilayah perkotaan. Pembangunan tanggul dan kolam retensi mungkin bisa menjadi solusi jangka pendek, namun perbaikan ekosistem di wilayah hulu adalah kunci utama untuk jangka panjang. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tegas, termasuk menghentikan izin pembangunan di kawasan resapan air demi keselamatan publik yang lebih luas di masa depan.
Upaya mitigasi bencana tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dari warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air. Kesadaran bahwa ini bukan sekadar masalah Alam yang Sudah Murka, melainkan kegagalan sistemik dalam mengelola lingkungan hidup, harus ditanamkan sejak dini. Setiap individu memiliki andil dalam menciptakan kota yang bebas dari banjir dengan cara menjaga kelestarian pohon dan lahan terbuka hijau di lingkungan masing-masing. Mari kita jadikan bencana ini sebagai pelajaran berharga untuk berbenah secara total sebelum kerusakan alam menjadi semakin parah dan tak terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat Bantaeng dapat kembali pulih tanpa rasa takut akan banjir susulan.