Pemerintah desa memfasilitasi perselisihan batas Tambak Garam Warga yang melibatkan dua kelompok petani petambak di kawasan pesisir pantai. Musyawarah digelar secara terbuka di kantor desa dengan mengundang para tokoh masyarakat, juru ukur tanah, serta para pihak yang berselisih paham. Konflik batas lahan tambak yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini sempat mengganggu kelancaran produksi garam lokal pada musim panen raya. Melalui dialog yang dingin dan terbuka, masing-masing pihak sepakat untuk mengukur ulang area tambak secara transparan. Kesepakatan damai berhasil dicapai bersama.
Juru ukur dari dinas pertanahan melakukan pengukuran ulang dengan disaksikan langsung oleh kedua belah pihak serta perangkat pemerintah desa setempat. Berdasarkan peta peta kepemilikan tanah lama dan dokumen desa, batas-batas area tambak garam dapat ditentukan kembali secara akurat dan adil. Kedua kelompok petani menerima hasil pengukuran ulang tersebut dan bersedia menandatangani berita acara kesepakatan bersama di atas materai. Pemasangan patok batas yang jelas langsung dikerjakan gotong royong oleh para petani. Keharmonisan antar warga pesisir kembali terwujud.
Penyelesaian sengketa produktivitas Tambak Garam Warga melalui musyawarah kekeluargaan ini mampu mencegah terjadinya bentrokan fisik yang merugikan kedua belah pihak yang bertetangga. Kelompok petani garam mengapresiasi peran aktif pemerintah desa yang tanggap memfasilitasi dialog penyelesaian masalah tanpa harus membawa perkara ke pengadilan. Dengan selesainya masalah batas tanah ini, para petani dapat kembali fokus meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal mereka. Kerjasama antar petambak garam kini semakin erat demi kemajuan ekonomi desa. Gotong royong petani bangkit kembali.
Pemerintah daerah berjanji akan memberikan bantuan sarana produksi berupa teknologi geoisolator bagi para petani garam di desa tersebut guna meningkatkan kualitas panen. Bantuan infrastruktur saluran air laut juga akan dibangun untuk mendukung kelancaran pasokan air bersih ke area tambak milik warga. Pelatihan teknik pengolahan garam modern akan digelar oleh dinas perikanan demi meningkatkan harga jual garam lokal di pasar nasional. Perhatian pemerintah daerah ini menyemangati para petani pesisir. Ekonomi warga pesisir diharapkan terus meningkat pesat.
Keberhasilan penyelesaian sengketa lahan usaha rakyat secara damai ini menjadi contoh teladan bagi desa-desa pesisir lainnya dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Semangat gotong royong dan musyawarah mufakat terbukti ampuh mengatasi perselisihan warga tanpa meninggalkan rasa dendam di antara para pihak. Dinas pertanahan mengimbau agar seluruh pemilik lahan usaha segera mendaftarkan tanah mereka dalam program sertifikasi tanah gratis pemerintah. Pengelolaan kawasan Tambak Garam Warga yang tertib akan mendukung ketahanan pangan garam nasional. Kesejahteraan petambak garam menjadi prioritas.